Kejari dan Pemkab Lebong Laksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan PKS

Advertisements

Akuratonline, LEBONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong. Senin (08/05/2023).

Pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan dan PKS tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Bina Praja, Setda Lebong dihadiri langsung Bupati Lebong Kopli Ansori, Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi, M.Pd., Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Arief Indra Kusuma Adhi, SH., M.Hum., Sekda Lebong Mustrani, SH., M.Si., Kasi Datun Ferdy Setiawan, SH., dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lebong.

Penandatangan perjanjian kerja sama oleh Kajari Lebong (Kiri) dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong (Kanan).

Kepada Wartawan Kajari Lebong Arief Indra Kusuma Adhi, SH., M.Hu., mengatakan bahwa pihaknya di Tahun 2023 ini diminta oleh Pemkab Lebong untuk mendampingi sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten Lebong.

“Yang jelas ini awalnya dari permohonan baik itu dari Bupati, Kepala OPD itu semua berdasarkan permohonan,” ungkap Kajari

Kajari Lebong juga mengungkapkan bahwa tidak seluruh kegiatan di OPD bisa didampingi karena adanya keterbatasan personil di Kejari Lebong, kegiatan yang didampingi pun itu sudah berdasarkan analisa terlebih dahulu dan dilakuan Ekspos oleh OPD terkait.

Tampak Bupati Lebong dan Kajari Lebong yang didampingi oleh Wabup dan Sekda Lebong memimpin jalan acara PKS.

Adapun kegiatan yang masuk dalam skala prioritas pendampingan oleh Kejari Lebong adalah kegiatan yang di SK-kan sebagai proyek strategis daerah. Seperti proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

“Yang pasti proyek yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis daerah itu yang menjadi prioritas kami untuk didampingi,” Jelasnya.

Sementara itu Bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan setelah dilaksanakannya PKS ini, para kepala OPD sudah menindaklanjuti PKS ini dengan membangun komunikasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Lebong.

“sekarang penandatanganan PKS nya sudah selesai, tinggal dilakukan koordinasinya lagi,” ujar Kopli

Lebih lanjut Kopli menyampaikan bahwa terkait dengan adanya PKS ini sendiri sudah dirasakan oleh Pemkab Lebong terutama pada sektor pendapatan terkait dengan pendampingan, fasilitasi, hingga pada penagihan.

Sementara untuk pendampingan program strategis daerah, Kopli mewajibkan lima program untuk didampingi hal ini sebagai pencegahan, sekaligus untuk efisiensi.

“Dengan pendampingan ini kita harapkan pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari jalur hukum,” demikian Kopli. (Bams)

__Terbit pada
8 Mei 2023
__Kategori
Advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *